Penjualan Properti Merosot 40%, Pinjol Disebut Biang Keroknya
11 Desember, 2024
Edit
Pengembang Real Estate Indonesia (REI) mengungkapkan penjualan properti terutama yang berbasis TOD (Transit Oriented Development) turun sekitar 30-40% akibat pinjaman online atau pinjol.
Hal ini dikarenakan masyarakat yang mengambil pinjol sulit untuk mengajukan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di bank. Riwayat pinjol menyebabkan SLIK OJK calon nasabah dilihat tidak sehat sehingga pengajuannya ditolak.
"Isu pinjol. Padahal produk mereka (pengembang properti yang terdampak) itu tidak ada lawan (kompetitor), tidak ada orang yang bangun TOD karena dia asalnya, dia yang punya. Sekarang ini karena pinjol akhirnya terjegal juga, 30-40 persen penjualan turun," kata Wakil Ketua DPP REI, Hari Ganie dalam acara Banking & Property Outlook 2025: Era Baru Kebangkitan Industri Properti yang digelar oleh Indonesia Housing Creative Forum & Urban Forum di Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Selain karena pinjol, penjualan properti menurun karena ekonomi makro dan terjadi penurunan daya beli di masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Hari menyebut ketiganya sebagai tantangan bagi sektor properti saat ini.
"Ini menjadi tantangan buat kita, bukan hanya daya beli karena memang PHK besar-besaran, ekonomi makro bermasalah, tapi juga isu pinjol menjadi masalah penurunan daya beli juga," tuturnya.
Gegara Pinjol, Penjualan Properti Anjlok 40%
Dukung 3 Juta Rumah, BTN Usulkan 3 Program Pembiayaan Subsidi
VP Subsidized Mortgage Division PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero), Nur Ridho menyebutkan skema pembiayaan tersebut di antaranya Rumah Desa Sehat, Rumah Sejahtera, dan Rumah Perkotaan.
Rumah Desa Sehat merupakan program yang diperuntukkan untuk perumahan di desa. Nantinya BTN akan menawarkan 4 layanan pembiayaan, di antaranya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), KPR, kredit bangun rumah, dan kredit renovasi rumah. Masa tenornya cukup panjang yakni bisa sampai 30 tahun untuk KPR subsidi maupun yang normal.
Kedua, Rumah Sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Layanan pembiayaannya di antaranya KPR rumah tapak dan rusun, kredit bangun rumah, dan kredit renovasi rumah. Dengan masa tenor sampai 10 tahun untuk KPR subsidi dan sampai 30 tahun untu KPR normal.
Ketiga, Rumah Perkotaan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan. Layanan pembiayaannya lebih sedikit yakni hanya untuk kredit kepemilikan rumah dan rusun. Dengan masa tenor sampai 10 tahun untuk KPR subsidi dan sampai 30 tahun untu KPR normal.
Masyarakat dengan Gaji Rp 15 Juta Diusulkan Bisa Ambil FLPP
PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) mengungkapkan masyarakat berpenghasilan Rp 15 juta tengah diusulkan bisa ikut menikmati KPR subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
"Yang sedang diusulkan terkait besaran kemampuan, sebelumnya penghasilan Rp 8 juta, mudah-mudahan bisa kita usulkan maksimal di angka Rp 15 juta," ujar Nur Ridho.
Ia menuturkan saat ini usulan ini tengah dikaji di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). BTN sendiri berharap usulan ini bisa diterapkan mulai Januari 2025 mendatang.
"Kita usulkan BTN per Januari. Tapi kewenangan di Kementerian. Sudah diusulkan sudah di Kementerian Keuangan," ungkapnya.
Sumber : detik